Bagaimana jika kotak kosong itu yang menang?

Mengacu pada undang-undang n. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, hanya pasangan calon yang dapat dinyatakan sebagai pemenang jika memperoleh lebih dari 50% suara sah. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka kotak kosonglah yang menang.

Menurut Khoirunnisa, undang-undang pemilu daerah mengharuskan adanya pemungutan suara baru jika kotak kosong menang.

“Hal ini juga terulang pada pilkada yang dijadwalkan nanti. “Jika kotak kosong menang pada 2024, tahun depan akan terulang lagi,” kata Koirunnisa.

Pada Jumat (30/08), Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan, Pemimpin Daerah (PJ) akan memimpin daerah jika kotak kosong menang.

Sedangkan untuk masa jabatan penjabat presiden, Idham mengatakan hingga pemilu mendatang.

“Kapan pemilu berikutnya? 2029 masing-masing. “Pada masa pemerintahan setelah Pilkada 2024 dipimpin oleh pejabat sementara,” kata Idham, dikutip Kompas.com.

Namun, Khoirunnisa mengatakan, masa jabatan kepala daerah yang menjabat bukan kewenangan KPU. Menurutnya, tidak masuk akal jika seorang pelayan hanya bisa memimpin negara satu periode saja.

“Petahana harus mengisi kekosongan itu hanya untuk sementara, dan tidak untuk jangka waktu lama, bahkan lima tahun,” kata Koirunnisa.

Selain itu, penunjukan pemimpin sementara daerah seringkali bersifat subyektif dan berdasarkan keputusan presiden. Sejauh ini, hanya ada satu kotak kosong yang berhasil meraih suara, termasuk pada Pilkada Makassar 2018.

Saat itu, pasangan calon Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatica Dewi gagal menang karena lawannya Mohammad Ramdhan Danny Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi Mahkamah Agung.

Jabatan Wali Kota Makassar kemudian dijabat oleh pejabat pengganti hingga terpilih kembali pada tahun 2020.

Apa yang bisa dilakukan masyarakat?

Tulisem mengatakan memilih kotak kosong berbeda dengan pantang. Apabila Anda memilih kotak kosong, maka suara Anda tetap dihitung sebagai suara sah.

Oleh karena itu, pilihan tersebut akan selalu mempengaruhi hasil pemilu.

Masyarakat harus tahu bahwa mereka boleh memilih kotak kosong, itu hak mereka. Kampanye kotak kosong juga diperbolehkan,” kata Koirunnisa.

Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan sebagai pemantau pemilu yang terakreditasi ke KPU. Undang-undang ini akan memberikan https://kppnliwa.org/ kesempatan kepada masyarakat untuk menggugat hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi jika terdapat indikasi kecurangan.

Lain halnya jika pilkada mempertemukan beberapa pasangan calon. Hanya pasangan calon lain yang bisa mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pada pilkada yang hanya diikuti oleh beberapa calon, masyarakat mempunyai peluang untuk menyampaikan keluhan.