Data dari Kemendikbudristek menyebutkan bahwa angka anak tidak sekolah
Data dari Kemendikbudristek menyebutkan bahwa angka anak tidak sekolah
(ATS) di Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu yang terendah di Jawa Timur. Hal ini diungkapkan berdasarkan data resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Berdasarkan persentase resmi pada tahun 2023, anak yang putus sekolah di Banyuwangi hanya mencapai 2,08 persen. Angka ini align-us.org menempatkan Banyuwangi dalam lima besar terendah di Jawa Timur, sementara daerah lain di Jawa Timur memiliki persentase anak tidak sekolah yang bisa mencapai 5 persen atau bahkan 8 persen.
Jika dibandingkan dengan wilayah timur Pulau Jawa, yang sering dikenal sebagai “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo), persentase anak tidak sekolah di Banyuwangi tetap menjadi yang terendah.
ATS mencakup anak usia SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat, dan SMA/MA/sederajat yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah tanpa menyelesaikan pendidikan, atau anak yang tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2023, Pemkab Banyuwangi telah menerapkan kebijakan zero drop out untuk jenjang SD dan SMP, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam UUD Pemerintah Daerah, mengingat SMA berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.
«Hasilnya, hingga akhir 2023, hanya ada satu siswa yang drop out karena orang tuanya pindah tanpa memberi pemberitahuan kepada sekolah,» jelas Suratno.
Selain menerapkan kebijakan tersebut, Banyuwangi juga melaksanakan berbagai program untuk mengurangi angka anak tidak sekolah. Salah satunya adalah program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara), yang memfasilitasi warga dewasa untuk mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama setara SMP (paket B) dan SMA (paket C).
Program lainnya adalah Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan), yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mencapai pendidikan setara SMA, dengan pelaksanaan berbasis desa/kelurahan.
Banyuwangi juga memiliki program afirmasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), yang sudah berjalan sejak 2016, bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang berhenti sekolah dan mengajak mereka kembali untuk belajar. Program ini juga melibatkan anak-anak yang berisiko putus sekolah agar mereka dapat terus melanjutkan pendidikan.
Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan khusus bagi pelajar yang kurang mampu, berupa uang transportasi, uang saku, tabungan pelajar, dan bantuan peralatan sekolah.
Di samping itu, terdapat program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan solidaritas di antara siswa di Banyuwangi, yang kini semakin meluas, tidak hanya membantu antarsiswa di dalam satu sekolah, namun juga di antara sekolah-sekolah.
Pemkab Banyuwangi secara rutin memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu melalui program Banyuwangi Cerdas, serta menjalankan berbagai program kolaboratif untuk mengatasi masalah anak putus sekolah lainnya.
Namun, Suratno mengingatkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait siswa yang tidak melanjutkan pendidikan dari jenjang SMP ke SMA.